GUDANGTERKINI.COM – Kerugian keuangan negara akibat fraud atau kecurangan di bidang kesehatan mencapai angka Rp20 triliun atau sebesar 10 persen dari total anggaran untuk menopang pelayanan fasilitas kesehatan bagi 98 persen rakyat Indonesia peserta BPJS Kesehatan. Fraud kesehatan ini berdampak besar pada pelayanan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hal itu diungkapkan langsung Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata dalam sambutannya di Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2024, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (19/9).
“BPJS Kesehatan merupakan gotong royong bersama dalam rangka membuat masyarakat Indonesia sehat. Ada iuran peserta ada juga juga subsidi pemerintah melalui APBN dan APBD, artinya ada uang negara dan dana publik di dalamnya. Ini yang harus dikelola,” kata Alex. Kerugian keuangan negara dari fraud kesehatan sangat memprihatinkan, sehingga integritas dalam tata kelola BPJS Kesehatan harus diutamakan.
Karena kata Alex, pada 2024, sekitar Rp150 triliun dana yang tersedia untuk menopang pelayanan fasilitas kesehatan bagi 98 persen rakyat Indonesia yang terdaftar. Dengan anggaran yang cukup besar itu, Alex mengimbau agar integritas dalam tata kelola menjadi hal yang diutamakan oleh BPJS Kesehatan, sehingga dana yang disalurkan dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan masyarakat.
Namun nyatanya kata Alex, masih ditemukan sejumlah kelemahan atau fraud yang terjadi. Menurutnya, pengelolaan program yang tidak berintegritas dapat menimbulkan penyalahgunaan dana, mengurangi kepercayaan publik, dan mengancam kesinambungan program JKN ke depannya.
“Kerugian dari fraud di bidang kesehatan adalah 10 persen dari pengeluaran untuk kesehatan masyarakat, sekitar Rp 20 triliun secara nominal. Kasus yang tidak pernah tersentuh adalah dalam pelayanan jaminan kesehatan, di mana ada manipulasi atau phantom billing yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan, baik pusat maupun daerah yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” ungkap Alex.
Fraud lainnya yang kerap terjadi kata Alex, antara lain memanipulasi data peserta, serta melakukan pemanfaatan layanan yang tidak diperlukan untuk mengambil keuntungan. Seperti tindakan medis yang berlebihan, atau pemberian obat-obatan yang tidak diperlukan. Fraud kesehatan ini mencakup berbagai bentuk kecurangan yang merugikan keuangan negara.
Untuk itu, KPK terus melakukan upaya pencegahan melalui pembangunan ekosistem yang berintegritas dengan stakeholder terkait sehingga mengurangi risiko kecurangan serta tindak pidana korupsi.
“Saya menekankan, pemberantasan korupsi bukan tugas KPK saja, tapi tugas kita bersama. Hadirin semua tidak bisa tutup mata ketika tahu di lingkungan ada kecurangan, laporkan ke BPJS. Saya rasa sekarang sudah ada fitur semacam Whistle Blower System. Kalau bisa diingatkan dan dicegah sejak dini lebih baik,” tegas Alex.
Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 19/2019, berbagai langkah telah dilakukan untuk mencegah dan menangani fraud dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sebagai salah satu upayanya, KPK, BPJS, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang selanjutnya tergabung dalam Tim Pencegahan Kecurangan (PK) JKN bersinergi secara nyata dalam pencegahan dan penanganan fraud sesuai regulasi yang berlaku.
Untuk pencegahan kecurangan dalam program JKN, pada 2023 telah dilakukan penelusuran atau deteksi pada 3 fasilitas kesehatan (faskes) Rumah Sakit (RS) untuk layanan Katarak, Sectio Caesarea dan Hemodialisa. Deteksi fraud kesehatan ini penting untuk mengurangi risiko kerugian keuangan negara.
Selain itu, juga telah dilakukan kegiatan penanganan fraud JKN pada 2023 di 3 faskes RS pada 2 provinsi, yakni Sumatera Utara (Sumut), dan Jawa Tengah (Jateng).
