GUDANGTERKINI.COM – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Empat Lawang segera membuka perekrutan untuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Perekrutan PTPS ini merupakan langkah penting dalam memastikan kelancaran dan transparansi proses Pilkada.
Sebanyak 531 PTPS akan direkrut sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan digunakan pada Pilkada yang dijadwalkan pada November 2024. Rekrutmen PTPS ini diharapkan dapat membantu memantau dan mengawasi jalannya Pilkada secara efektif dan efisien.
Ketua Bawaslu Empat Lawang, Rodi Karnain, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima petunjuk teknis (Juknis) terkait rekrutmen PTPS. “Penerimaan berkas pendaftaran PTPS dimulai hari ini, Kamis (12/9/2024),” kata Rodi. Informasi ini penting bagi calon pendaftar yang berminat untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pilkada.
Rodi juga menyampaikan bahwa syarat-syarat untuk menjadi PTPS pada Pilkada kali ini tidak jauh berbeda dari pemilihan sebelumnya. Beberapa syarat utama termasuk sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, serta tidak terlibat dalam partai politik. Kriteria ini penting untuk memastikan integritas dan netralitas pengawas TPS.
“Bagi yang ingin mendaftar, bisa langsung datang ke Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di setiap kecamatan. Pendaftaran dilakukan di masing-masing Panwascam,” tambahnya. Dengan demikian, calon pendaftar dapat dengan mudah mengakses tempat pendaftaran sesuai domisili masing-masing.
Bawaslu Empat Lawang berkomitmen untuk memastikan proses rekrutmen PTPS ini berjalan dengan transparan dan lancar. Rodi menegaskan bahwa pemantauan atau monitoring akan dilakukan untuk memastikan semua proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses Pilkada.
Sebagai informasi tambahan, jumlah PTPS yang dibutuhkan untuk Pilkada 2024 di Kabupaten Empat Lawang ini lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah PTPS yang diperlukan pada Pemilu 2024, yang mencapai lebih dari 1.000 orang. Perbedaan ini menunjukkan skala yang lebih kecil dari Pilkada dibandingkan Pemilu.
