GUDANGTERKINI.COM – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa keputusan terkait pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto adalah kewenangan strategis Megawati sendiri.
“Keputusan strategis ini adalah kewenangan Ibu Ketua Umum,” ungkap Hasto ketika menjawab pertanyaan wartawan setelah membuka Rapat Kerja Daerah Khusus PDIP Sumatera Utara di Kota Medan pada hari Minggu, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta.
Hasto juga memastikan bahwa Megawati dan PDIP memiliki semangat persahabatan dengan tujuan membangun bangsa bersama Prabowo. “Kami berkomitmen untuk membangun semangat persahabatan demi kemajuan negeri. Persoalan pangan, deflasi, dan penurunan daya beli kelas menengah harus menjadi perhatian kami, dan kami harap ini menjadi concern (kekhawatiran) kabinet Pak Prabowo,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo merupakan langkah positif. Hasto menyebut bahwa kerja sama di antara keduanya sudah terjalin sejak lama, terutama mengingat Megawati pernah berpasangan dengan Prabowo sebagai calon presiden pada tahun 2009.
“Pertemuan itu adalah hal yang sangat baik. Tidak ada persoalan antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Bahkan dalam kerja sama Pilpres 2009, terdapat kesesuaian platform partai terkait pertanian, daulat ekonomi, dan kedaulatan energi. Demi kepentingan bangsa dan negara, semua pihak perlu bekerja sama,” tegasnya.
Di sisi lain, Hasto menyatakan bahwa demokrasi tetap memerlukan penyeimbang, dan PDIP pun memerlukan kritik. Namun, ia menekankan bahwa PDIP akan selalu mengedepankan kepentingan bangsa.
Lebih lanjut, ketika ditanya mengenai kapan rencana pertemuan dilaksanakan, Hasto menyatakan bahwa komunikasi politik secara intens sedang dilakukan. “Partai kini sedang dalam langkah konsolidasi. Yang jelas, terdapat koneksitas psikologis dan historis antara kami,” ujar Hasto.
Terkait kemungkinan kerja sama PDIP dengan pemerintahan Prabowo, termasuk kemungkinan penempatan menteri dari PDIP di kabinet mendatang, Hasto menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan presiden terpilih. “Kami menghormati keputusan ini, karena penentuan menteri adalah prerogatif presiden. Menghadapi tantangan yang ada, kami berharap presiden dapat membentuk kabinet yang profesional, kabinet zaken yang mampu menyelesaikan tantangan di masa depan,” kata dia.
Sebelumnya, Prabowo Subianto berharap bahwa rencana pertemuannya dengan Megawati Soekarnoputri dapat terlaksana sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. “Mudah-mudahan pertemuan ini dapat terjadi sebelum pelantikan,” ujar Prabowo setelah menghadiri pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2024–2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (1/10).
Prabowo pun menyatakan harapannya agar rencana pertemuan dengan Megawati tersebut dapat terwujud. “Insya-Allah, insya-Allah,” tuturnya.
