GUDANGTERKINI.COM – Jabatan 17 kepala dinas/badan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemrpov) Sumatera Selatan (Sumsel) akan dilakukan pergantian menjelang Pilkada serentak 2024. Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi akan mengganti para eselon II itu dalam waktu dekat.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Sumsel Chairul S Matdiah. Menurutnya, isu itu dia dapatkan dari salah satu ASN yang ada di lingkungan Pemprov Sumsel.
“Isu berkembang yang saya dapatkan dari salah satu ASN Pemprov Sumsel, beberapa minggu ke depan akan ada pergantian eselon II, III, dan IV. Informasinya ada 17 Kepala dinas/badan, kemudian ada juga kepala biro yang akan diganti,” ujar Chairul, saat dikonfirmasi, Minggu (29/9/2024).
Dia menyebut, isu pergantian jabatan itu bertentangan dengan etika mengingat Pilkada Sumsel 2024 akan dilaksanakan dalam 2 bulan ke depan. Sehingga, pergantian jabatan dinilainya berbau politis.
“Etikanya ini jelang pilkada, jadi kurang etis dilakukan pergantian. Apalagi pergantian itu tidak mendesak untuk dilakukan. Menurut pandangan kami, isu yang berkembang itu sudah masuk ranah politik dan diduga bentuk dukungan ke salah satu paslon,” ungkap politisi dari Partai Demokrat ini.
Dari informasi yang ia dapat, Elen akan menyampaikan surat usulan pergantian jabatan itu kepada Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian dalam waktu dekat.
“Surat usulan pergantian jabatan akan dibawa ke Mendagri. Tapi secara etika kita berharap tidak dulu melakukan pergantian jabatan, sebaiknya pergantian dilakukan setelah pilkada digelar,” jelasnya.
Dia juga mengklaim telah melakukan konfirmasi kepada Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi terkait pergantian jabatan tersebut, namun hingga saat ini belum mendapat respons.
“Saya sudah WA Pj Gubernur Sumsel, tapi belum ada respons. Apakah ini akan mengganggu kinerja pemerintahan? Jelas iya, isu ini akan mengganggu kinerja pemerintahan karena akan ada pesta demokrasi,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaan Pilkada, dia menyebut seluruh ASN, TNI/Polri, penyelenggara, pengawas, dan lainnya harus menjaga netralitas. Tidak ikut dalam politik praktis dan mempertahankan Sumsel sebagai daerah zero conflict.
“Seluruh ASN harus netral. Pj Gubernur Sumsel, Kapolda, Panglima, dan lainnya juga harus netral,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Sumsel Edward Candra yang dikonfirmasi terkait isu pergantian dan pelantikan jelang Pilkada serentak membantah hal tersebut.
“Belum ada,” ujarnya singkat.
